“Mulai tanggal 7 Desember 2020, pembelian minuman beralkohol via online akan dilarang di Thailand.”
Pada tanggal 7 Desember 2020, Royal Gazette mengumumkan pelarangan pembelian alkohol secara online di Thailand untuk pertama kalinya. Pernyataan itu muncul menyusul lonjakan pembelian semacam itu selama pandemi COVID-19, dan larangan ini mulai diberlakukan saat musim liburan.
Menjelang liburan belanja besar-besaran seperti Natal dan Malam Tahun Baru, larangan baru ini memang akan menjadi tantangan bagi perusahaan minuman keras, yang kemungkinan besar harus membuat perubahan yang signifikan pada kampanye pemasaran mereka.
Pernyataan tersebut bertujuan untuk mengontrol penjualan minuman beralkohol yang didapat melalui platform online. Pada tanggal 8 September 2020, Royal Gazette untuk pertama kalinya menerbitkan pernyataan dari kantor Perdana Menteri yang melarang semua penjualan minuman beralkohol melalui saluran e-commerce.
Apakah kebangkitan e-commerce memberikan kemudahan bagi para remaja untuk membeli alkohol?
Seiring dengan bergesernya metode penjualan secara bertahap ke platform online di era modern, banyak pengusaha dan vendor yang juga beralih dengan menjual produk minuman beralkohol mereka melalui saluran e-commerce. Meskipun demikian, metode pembelian ini dianggap sulit untuk memonitor tanggal, waktu, tempat, dan pembeli dari setiap transaksi berdasarkan hukum yang berlaku.
Untuk membatasi akses yang mudah terhadap pembelian minuman beralkohol bagi kaum muda di negara itu, dan meminimalkan potensi dampak konsumsi minuman beralkohol di kalangan kaum muda, pemerintah Thailand merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan.
Apa sebenarnya yang diwajibkan oleh pernyataan itu?
Larangan yang dikeluarkan baru-baru ini membentuk standar hukum untuk mengendalikan penjualan minuman keras di lingkungan pasar yang terus berubah, dan sejalan dengan Pasal 4 dan Pasal 30 (6) dari Undang-Undang Pengendalian Minuman Beralkohol, B.E. 2551. Pernyataan, yang dibuat oleh Perdana Menteri atas saran dari Komite Kebijakan Minuman Beralkohol Nasional, dirinci sebagai berikut:
- Pernyataan tersebut melarang penjualan minuman beralkohol langsung ke konsumen melalui platform elektronik. Larangan tersebut mencakup segala aktivitas yang dapat mengundang atau menyarankan pembelian langsung minuman beralkohol oleh konsumen, seperti pemasaran atau komunikasi melalui saluran elektronik, tanpa tatap muka antara pembeli dan penjual.
- Pernyataan tidak berlaku untuk pembelian minuman keras secara elektronik di toko, restoran, atau lokasi bisnis fisik lainnya yang menjual minuman beralkohol.
- Pernyataan akan berlaku selama 90 hari setelah tanggal diumumkan dalam Pernyataan Negara.
Realitas dari pemberlakuan larangan baru
Pemberlakuan larangan dapat menyebabkan beberapa pengusaha dan penjual beralih dari platform e-commerce kembali ke saluran offline yang lebih tradisional, dan membuka toko fisik. Kemungkinan lainnya, mereka juga dapat meminta amandemen hukum di masa mendatang atas pernyataan tersebut, seperti membuat tindakan untuk mendeteksi informasi usia pembeli selama transaksi online. Tindakan seperti itu akan membutuhkan sistem yang efisien yang akan memungkinkan penjual dapat mengakses informasi pembeli. Penting untuk terus mengikuti setiap amandemen hukum di masa mendatang.
Pemberlakuan pernyataan Royal Gazette ini tidak hanya akan berdampak pada penjual minuman keras online, tetapi juga pada masyarakat umum. Pemerintah telah meminta kerjasama dan pengertian dari semua pihak yang terlibat agar pernyataan tersebut dapat diberlakukan dengan standar yang sama, baik bagi peritel kecil maupun perusahaan besar.
Kerja sama dalam hal ini akan membantu mencegah kaum muda Thailand mengakses minuman beralkohol dengan mudah melalui pembelian online, yang lebih sulit dikendalikan. Siapapun yang melanggar larangan akan dikenakan hukuman hingga enam bulan penjara, denda tidak lebih dari 10.000 baht, atau keduanya.
Thailand melangkah lebih jauh dari sekedar melarang penjualan online
Budaya minum di Thailand memiliki sejarah yang panjang, dan tingkat konsumsi alkohol telah terus meningkat selama bertahun-tahun, menyebabkan kecelakaan dan banyak masalah sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum untuk membatasi konsumsi minuman keras dianggap hal yang penting, dan selain pernyataan baru-baru ini, Thailand telah memberlakukan sejumlah besar tindakan lain untuk melarang konsumsi alkohol.
Salah satu contohnya adalah melarang penayangan iklan yang mempromosikan minuman keras atau membujuk konsumen untuk minum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kampanye pemasaran yang mempromosikan merek minuman beralkohol atau menyarankan manfaat untuk diminum juga dilarang, selain juga melarang memposting gambar gelas bir dengan merek minuman keras.
Bahkan saat bepergian ke luar negeri, memposting foto minuman beralkohol juga dilarang, karena melihat konten tersebut dapat memicu keinginan untuk mengonsumsi minuman beralkohol pada orang lain. Setiap tahun, pemerintah mempersiapkan langkah-langkah untuk mempromosikan “Berkendara Aman” selama musim liburan, termasuk pada festival Tahun Baru mendatang.
